Dr. H. Sumanta Hasyim, M.Ag (Rektor IAIN Syekh Nurjati Cirebon) sebagai narasumber menyampaikan materi pada Rapat Koordinasi bersama Sekretaris Jenderal dan Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia di JHL Solitaire Hotel, Banten.
Kamis, 31 Januari 2019 Dr. H. Sumanta Hasyim, M.Ag (Rektor IAIN Syekh Nurjati Cirebon) menjadi salah satu Narasumber pada Rapat Koordinasi bersama Sekretaris Jenderal dan Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia di JHL Solitaire Hotel, Banten. Dalam kegiatan Rapat Koordinasi Pembahasan Undang-Undang (PUU) dalam melaksanakan tugas penyusunan NA & RUU melibatkan 15 (lima belas) institusi yang telah melaksanakan MoU dengan Badan Keahlian DPR RI yaitu :
- Universitas Andalas Padang
- Universitas Sumatera Utara
- Universitas Indonesia
- Universitas Nasional Jakarta
- Universitas Terbuka Jakarta
- Fakultas Syariah & Hukum UIN Jakarta
- Universitas Parahyangan Bandung
- Universitas Pendidikan Indonesia Bandung
- IAIN Syekh Nurjati Cirebon
- Fakultas Hukum UGM
- Fakultas Ekonomi UGM
- FISIP UGM
- Pusat Studi Energi UGM
- Universitas Tadulako Palu
- Universitas Katolik Widya Mandira Kupang
Rektor IAIN Syekh Nurjati Cirebon Dr. H. Sumanta Hasyim, M.Ag berkesempatan menyampaikan materi :
“Tindak Lajut Dan Kerjasama Program Kerja 2019 antara IAIN Syekh Nurjati Cirebon dan Sekretariat Jenderal Dan Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI “
Di awal tahun ini, kita memiliki banyak alasan untuk membuat sejumlah ekspektasi baru. Berbekal pengalaman sepanjang tahun 2018 dan tahun tahun sebelumnya dimana dilakukan penandatangan kerjasama antara Badan Keahlian DPR RI dan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
Beberapa kerjasama strategis yang telah dilakukan dan yang akan direncanakan meliputi: merumuskan naskah akademik, sosialisasi RUU, uji publik terhadap perundang-undangan yang sedang diberlakukan, bidang pengajaran, penelitian dan pengabdian serta bidang bidang lainnya.
- Merumuskan Naskah Akademik
Keterlibatan perguruan tinggi dalam merumuskan dan memberikan masukan terhadap Naskah Akademik RUU, merupakan keniscayaan, karena perguruan tinggi memiliki para ahli, sesuai kompetensi jurusan dan program studi yang dimilikinya , seperti IAIN Syekh Nurjati Cirebon yang memiliki 25 program studi yang tersebar dalam fakultas fakultas (Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, syariah Ekonomi Islam, Dakwah, Ushuludin dan Adab).
Dalam hal ini RUU yang bernuansa sosial keagamaan, Pendidikan, Sosial, hukum dan politik serta ekonomi dapat diinisiasi dan diberi masukan yang konstruktif oleh lembaga Pendidikan Perguruan Tinggi Islam IAIN.
- Sosialisasi RUU
Dalam hal ini IAIN Syekh Nurjati dapat dilibatkan melalui kerjasama workshop, seminar nasional dan internasional, unit kegiatan mahasiswa dan pengabdian para dosen.
- Studi Banding
Studi Banding dapat dilakukan baik ditingkat ASEAN maupun Internasional, hal ini dimaksudkan untuk melihat tingkat kemajuan perundang-undangan yang dimiliki oleh negara lain dan sebagai parameter bagi perundang-undangan yang kita miliki yang sedang diberlakukan di negara kita
- Uji Publik terhadap UU yang sedang diberlakukan
Salah satu UU yang diuji publikan dan melibatkan perguruan tinggi diantaranya IAIN Syekh Nurjati Cirebon adalah UU tentang guru dan dosen, yang dalam perjalanannya didapati pasal-pasal yang kurang relevan dengan kondisi akademik di perguruan tinggi, yang menuntut diadakannya revisi
- Penelitian dan Pengabdian
Penelitian dan Pengabdian adalah bagian dari ruh Perguruan tinggi yang dapat disinergiskan dengan lembaga keahlian DPR. Karena sesungguhnya naskah akademik bersifat dinamis dan selalu menyesuaikan dengan ruang publik. Dalam hal ini dosen dapat dilibatkan untuk bidang penelitian tersebut.
Itulah beberapa point penting sebagai urun rembug dalam tindak lanjut dan kerja sama Program Kerja 2019. Kami menyampaikan apresiasi yang setinggi tingginya serta ucapan terima kasih kepada Badan Keahlian DPR RI yang telah memberikan kepercayaan kepada IAIN Syekh Nurjati Cirebon sebagai salah satu PTKIN yang terlibat dalam Rapat Koordinasi Pembahasan Undang-Undang (PUU) dalam melaksanakan tugas penyusunan NA & RUU.
